Kehadiran KAMI, Fadli Zon: Jokowi Seperti Bekerja Sendirian

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sudah saatnya civil society tampil ke permukaan ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif kehilangan trust dari masyarakat.

"Jadi, kita makin jauh apa yang menjadi cita-cita dari proklamasi, cita-cita kemerdekaan, bahkan cita-cita pembangunan. Bahkan juga janji-janji presiden terpilih ya. Artinya makin jauh," kata Fadli, Selasa (4/8).

Karena itu, kata Fadli, ketika makin jauh dari itu semua diperlukan adanya kekuatan civil society di luar parlemen yang melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

Apalagi, lanjut Fadli, parlemen saat ini sudah terlalu banyak didominasi oleh partai-partai yang mendukung pemerintah.

"Jadi wajar kalau ada kekuatan komponen masyarakat madani atau civil society yang mengambil peran. Menurut saya itu sangat lazim dan sangat relevan," ungkap mantan wakil ketua DPR bidang korpolkam itu.

Dia menuturkan banyak peran sentral yang bisa dilakukan KAMI ke depan. Menurutnya, KAMI bisa banyak memberikan masukan-masukan, kritik-kritik dan juga mungkin solusi terhadap berbagai macam kemandekan.

Terlebih lagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah "curhat" mengaku tidak tahu apa sebab kekhawatiran masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan dampaknya ini.

"Karena kalau kita lihat presiden sendiri mengatakan tidak tahu sebabnya apa. Jadi, (presiden Jokowi) seperti bekerja sendirian," katanya.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen itu mengatakan hal ini memunculkan kesan bahwa di antara para menteri, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi, tidak memberikan masukan kepada presiden.

"Sehingga (masukan itu) membuat ada satu titik terang di ujung lorong yang gelap ini terutama di dua bidang, baik itu bidang ekonomi maupun kesehatan karena pandemi Covid-19, tetapi kami tidak melihat itu," ungkapnya.

Namun, Fadli menegaskan sebenarnya semua itu tergantung dari presiden yang seharusnya menjadi chief of the government, atau kepala pemerintahan dan kepala negara. "Jadi, semua itu tergantung dari presidennya. Jadi, presiden jarusnya mengambil langkah terobosan untuk memecahkan kendala itu," katanya.

Namun, lanjut Fadli, jika presiden malah curhat, maka ini akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

"Apalagi yang diharapkan dari pemerintah ini, kan bisa begitu pertanyaannya dari masyakarat. Karena itulah lahir seperti gerakan Selamatkan Indonesia," ungkap dia.

Fadli mengingatkan bahwa Indonesia ini bukan hanya milik eksekutif, legislatif fan yudikatif, tetapi punya semua rakyat.

"Dan yang akan terkena dampak dari berbagai kebijakan itu terutama rakyat," kata Fadli. 

Bagikan Artikel ini